Minggu, 14 Oktober 2012

0 PULAU SALURA

PULAU SALURA

PETA SALURA (by google map)

Prasasti Wilayah Perbatasan

Pulau Salura, Menggudu dan Kotak

Sunset di pantai Salura

Pulau Salura adalah salah satu pulau terluar Indonesia. Berada di wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kecamatan Karera, kabupaten Sumba Timur. Pulau Salura termasuk dalam satu pemerintahan desa, yaitu desa Praisalura. Desa itu mencakup juga dua pulau di dekatnya, yaitu pulau Menggudu dan pulau Kotak. Dengan demikian desa ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan wilayah laut Australia di sisi sebelah selatan. Dari ketiga pulau yg masuk wilayah desa Praisalura, hanya pulau Salura saja yg dihuni. Terdapat 26 kepala keluarga (KK) atau sekitar 658 jiwa yang tinggal di pulau tersebut. Meski tercatat bahwa kabupaten Sumba Timur mayoritas agama warganya adalah Protestan namun penduduk pulau Salura seluruhnya memeluk agama Islam. Mata pencaharian warga adalah nelayan. Hasil laut yang paling besar adalah cumi-cumi. Hal itu juga yang menarik warga dari Lombok untuk tinggal dan mencari ikan di Salura. Muncul simbiosis mutualisme antara warga Salura dan nelayan Lombok. Selama ini warga Salura kesulitan menjual hasil lautnya. Namun dengan hadirnya nelayan Lombok, yang sebagian diantaranya juga tengkulak, maka warga Salura dapat mudah menjual hasil tangkapannya. Warga Salura pernah melewati masa jaya ketika rumput laut berhasil berkembang biak dengan baik di Salura. Namun beberapa tahun yang lalu serangan hama rumput laut sangat kuat dan seringkali dimakan penyu maka usaha pertanian rumput laut itupun berhenti.

Perjalanan menuju pulau Salura membutuhkan waktu sekitar 6 jam dari kota Waingapu, ibukota Sumba Timur. Waktu tempuh itu terdiri dari 5 jam perjalanan darat dan 1 jam perjalanan menyeberang laut. Ada dua pilihan untuk perjalanan darat, sewa mobil sendiri atau naik angkutan umum berupa truk yang memuat barang dan manusia. Sewa mobil untuk mengantar sampai Katundu, desa terakhir sebelum menyeberang, butuh biaya sekitar 1 juta rupiah untuk sekali perjalanan. Pilihan lainnya hanya membutuhkan biaya 50 ribu rupiah untuk satu kali perjalanan. Tetapi kita harus siap duduk berdesakan dan berkumpul bersama muatan barang. Karena kendaraannya lebih besar dengan muatan yang lebih berat maka waktu tempuh juga menjadi semakin lama, sekitar 8 jam.

Perjalanan daratnya melewati perbukitan yang jalannya berkelok-kelok dan terjal. Aspalnya banyak yang sudah mengelupas di sana-sini. Pengemudi harus ekstra hati-hati melewatinya. Jika menggunakan mobil sewa akan lebih nyaman karena, selain tidak perlu berhimpitan, kita juga bisa sewaktu-waktu berhenti. Hal ini menjadi istimewa karena view sepanjang perjalanan sangatlah indah. Hamparan perbukitan serta hijau segar dapat menjadi obat penyegar mata yang jenuh dengan pohon-pohon beton di perkotaan. Pemandangan itu menarik pula untuk diabadikan dalam sebuah foto landscape atau juga menjadi background foto portrait yang cantik. Selain perrbukitan perjalanan juga akan melewati permukiman warga dengan bentuk arsitektur yang khas. Berhenti sejenak dan bercengkerama serta berfoto dengan warga akan menjadi kenang-kenangan berharga. Satu lagi yang  sangat menarik adalah kubur batu gaya megalitikum. Yaitu makam yang dibuat dari batu besar serta diberi atap batu besar pula dan disangga oleh pilar yang juga terbuat dari batu. Kubur batu ini jarang ditemui di daerah lain di Indonesia. Bentuk ada yg polos tanpa ukiran namun ada pula yang dihiasi patung dan ukiran. Kubur batu ini jarang ditemui di daerah lain di Indonesia.

Sampai di Katundu kita harus turun dari mobil dan berganti kapal. Biaya menyeberang dari Katundu ke Salura ada dua pilihan. Jika kita datang pada hari Selasa kita bisa lebih murah. Sebab Selasa adalah hari pasar bagi warga Salura sehingga banyak warga Salura berbelanja kebutuhan pokok di Katundu. Kita cukup membayar 10 ribu rupiah saja untuk menyeberang. Namun apabila kita menyeberang di hari lainnya maka harus sewa kapal sendiri. Biaya sewa kapal kayu ukuran lebar 3 meter, ukuran kapal terbesar disitu, sekitar 250 ribu rupiah untuk satu kali perjalanan pulang-pergi. Kapal berangkat dari pulau Salura, jadi harus membuat janji terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan. Waktu paling tepat untuk menyeberang ke Salura adalah antara jam 07.00 wita sampai dengan jam 09.00 wita, sebab kondisi laut cukup tenang di jam-jam itu. Catatan penting, penyeberangan tidak bisa dilakukan pada bulan-bulan gelombang laut tinggi, yaitu Oktober - Desember.

Masalah gelombang laut menjadi masalah juga bagi pelayanan kesehatan warga Salura. Tidak ada puskesmas pembantu ataupun perawat kesehatan yang bertugas di Salura. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, warga Salura harus datang ke puskesmas yang berada di ibukota kecamatan Karera,  yaitu desa Nggongi. Warga harus menyeberang laut dan ditambah perjalanan darat sekitar 30 menit. Pada bulan-bulan gelombang tinggi warga yang sakit tidak bisa dibawa ke puskesmas sehingga warga terpaksa berobat pada dukun setempat. Biaya menyeberang yang mahal juga menjadi salah satu pertimbangan warga untuk tidak berobat ke puskesmas.

Petugas kesehatan hanya melakukan kunjungan sekali dalam sebulan, itupun apabila ada petugas yang bersedia dan gelombang tenang. Petugas seringkali tidak datang meski kepala desa sudah menawarkan untuk menjemput dengan kapal miliknya. Begitu pula masalah penanganan ibu hamil. Warga Salura bergantung dari kemampuan dukun bayi yang mendapatkan ilmunya secara turun temurun dari orang tuanya. Pada kasus-kasus sulit seringkali bayi maupun ibunya tidak tertolong. Apabila masih ada kesempatan membawa ke puskesmas, ibu hamil dilarikan dengan menaiki sampan bermesin tempel saja untuk menyiasati biaya menyeberang yang mahal.

Akibat teriakan kuat warga Salura di beberapa media elektronik, pemerintah menjadi gerah. Pemerintah menjanjikan akan mendirikan puskesmas pembantu dan menugaskan perawat di pulau Salura. Semoga benar....

Sebagai lokasi yang ditetapkan sebagai wilayah perbatasan, pulau Salura juga dijaga oleh polisi perbatasan. Namun demikian keberadaan personil polisi ini tidak didukung alat-alat yang memadai. Hanya ada senapan tua dan usang untuk menghalau pelintas batas. Tidak ada perahu atau speed-boat untuk mengejar penyusup. Apabila ada kapal yang melintas perbatasan, polisi terpaksa mendatanginya dengan sampan milik nelayan. Hihihihiii..... ditabrak aja hancur....

Alam Salura sangat cantik. Suasana desa yang tenang, warga yang ramah, pasir putih dan air laut yang jernih menawarkan hiburan segar bagi jiwa-jiwa yang bosan dengan hiruk pikuk kota. Berenang di laut bersama anak-anak Salura atau hunting foto bisa jadi kegiatan menarik di Salura.

Selamat menikmati pulau Salura.....
Salam....



Lembah Hijau dan Perbukitan

Kubur Batu

Menyeberang dengan kapal kayu

Masjid Tua

Bermain Pasir

Huaaaa...

Kunjungan Tim Kesehatan Pusekesmas Nggongi

Menjahit Jala

Jala Cumi-cumi

Siswa SD Inpres Salura

Berbagi Minuman

Bermain

Bersiap Melaut

Pantai dan Perahu

Sunrise

Sunset
 
 
sumber :http://verry911.blogspot.com/2011/08/pulau-salura.html

0 Irwanto Susanto Siap Berjuang Harumkan NTT


MENJADI satu-satunya atlet dari daerah yang tergabung dalam tim atlet kempo NTT pada PON XVIII Riau adalah kebanggaan tersendiri baginya dan seluruh keluarga. Atlet bernama lengkap Irwanto Susanto yang berasal Kabupaten Sumba Timur ini menjadikan pengalaman berlatih di Kupang sebagai bekal bagi dirinya dalam menekuni latihan di mana saja. Bahkan tak sekadar dalam berlatih, prinsip demikian diterapkannya pula dalam tanggung jawab melatih kenshi junior di daerah asalnya, maupun daerah lain di NTT.
Di balik prestasi meraih medali perak bagi kontingen NTT di kelas randori 65 kilogram pada PON XVIII Riau 9-20 September 2012, tersimpan segudang pengalaman manis dan pahit. Namun semua pengalaman itu mendewasakan Irwanto agar tetap dilatih menjadi atlet berprestasi dan bisa melatih kenshi, sebagai bagian dari upaya regenerasi atlet kempo.

Kisah Menarik
Kisahnya cukup menarik. Berlatih kempo ketika ia berada pada kelas dua SMA di Waingapu, Sumba Timur, membuatnya merasa sangat singkat untuk bisa menguasai beladiri asal Jepang ini. Karena ketekunan dalam mengartikan semua program latihan dari pelatihnya Simpai Jamal, maka prestasi pun bisa diperolehnya pada laga nasional pertama di Riau beberapa waktu lalu. Ketekunanlah yang membuat dia mampu meraih prestasi maksimal, meski kurun waktu persiapannya terbilang sangat singkat.
Kepada VN, dari Waingapu, Jumat (12/10) Irwanto Susanto menuturkan, berlatih awal di Dojo SMAN 1 Waingapu dilatih oleh Simpai Tono. Itu pun berlangsung hanya beberapa bulan, dan Irwanto hengkang melanjutkan latihan di Dojo Dinas Perhubungan Sumba Timur. “Saya pindah ke Dojo Dinas Perhubungan dilatih Simpai Jamal. Sejak itu saya mulai dibentuk dengan kedisiplinan, hingga menjadi seperti ini,” ungkapnya.
Kejuaraan juga mulai diikutinya ketika berlatih bersama rekannya di dojo itu. Sebut saja Pekan Olahraga Daratan Sumba, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor di Kalabahi. Kejuaraan pertama bagi Wanto, begitu ia disapa, menyisakan pengalaman buruk, karena dia kalah. Kekalahan yang sama dia alami pada kejuaraan daerah di Kupang. “Waktu itu saya masih baru dalam berlatih kempo. Jadi kekalahan itu wajar dan jadi pelajaran bagi saya untuk giat berlatih,” ujarnya.
Kekalahan itu menjadi cambuk keras baginya. Pelatihnya mengajarkan kalau tidak mau kalah, maka harus berlatih lebih keras, siap ditempa, mandi darah, keringat, dan air mata.
Wanto pun berubah dan mengikuti semua arahan sang pelatih. Baginya harus terus melatih diri dan siap dilatih bila ingin meraih prestasi terbaik. Semua ketekunan itu berbuah hasil pada kejuaraan antarpelajar di Jember, Provinsi Jawa Timur. Dia berhasil merebut medali perak pada kelas randori 65 kilogram.
Prestasi medali perak Wanto, menjadi rekomendasi dirinya ditarik ke Kupang oleh Perkemi NTT untuk persiapan Pra PON XVIII di Makassar.
Setiba di Kupang, disiplin kempo sesungguhnya dia rasakan. Berlatih keras dan berserah kepada Tuhan dilakukan dengan sungguh sungguh. Digenjot oleh pelatih kempo di Kupang, Sinsei George Hadjo, Simpai Untung, Melky, Alfons, Yesni, Yorgen, Tommy, Uly, dan semua simpai. Ketika terbang ke Makassar untuk Pra PON, Wanto harus puas lolos PON XVIII dengan ranking enam di kelasnya. “Kejuaraan di Makassar menjadi seleksi bagi kami untuk lolos PON. Kami berhasil walaupun di posisi enam,” ungkapnya.
Sepulang dari Makassar, seleksi kenshi NTT dilakukan lagi di Gedung Serba Guna KONI NTT. Wanto kala itu hanya lolos seleksi di posisi kedelapan. Ranking ini jadi persiapan serius dengan lebih fokus berlatih dan sigap dalam mengantisipasi para lawan dalam proses latihan.
Kenshi kelahiran Waingapu, 13 Oktober 1990 ini mengaku, ketika berlaga di PON XVIII Riau, dirinya hanya berkomitmen memberi prestasi terbaik bagi NTT. Walau pada babak perebutan medali emas harus melawan kenshi NTT Yules Pulu yang membela Provinsi Kalimantan Timur. “Saya sungguh bermain fight saat melawan Yules. Karena saya bela NTT dan dia bela provinsi lain,” ujarnya.
Dia harus akui bahwa dirinya kurang pengalaman dibandingkan Kenshi Yules. Karena, Wanto baru pertama PON sedangkan Yules sudah empat kali PON. “Saya puas raih medali perak, karena pertandingan seri dan ditambah dua babak. Saya kecolongan di babak tambahan kedua, sehingga kalah 5-0,” katanya.
Anak kedua dari tujuh saudara ini mengaku bangga dan puas karena prestasi itu dihargai Pemerintah Provinsi NTT dengan bonus Rp 35 juta. Bonus itu dimanfaatkan untuk membantu semua keluarga dan ibunda tercinta. “Besok (Sabtu 13/10) ulang tahun saya ke-22, saya buat syukuran keluarga untuk dua momen itu. Terima kasih Tuhan atas semuanya,” ungkapnya.
Putera Alm Hamli Retang dan Serli Dai Ngana ini, bertekad lolos seleksi pelatnas kempo Sea Games XXVII Myanmar 2013. Hasil PON menjadi tangga untuk naik ke kejuaraan internasional. “Saya yakin bisa lolos dengan berserah kepada Tuhan, saya ingin angkat nama NTT dan Sumba Timur di level internasional,” pungkasnya. (H-2)

sumber : victory news

Jumat, 12 Oktober 2012

0 Minta Realisasikan Tulisan Sandlewood

WAINGAPU, TIMEX - Seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Sumba Timur akhirnya menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 dan LKPj akhir tahun anggaran 2011 Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora.

Hal itu tertuang dalam pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sumba Timur pada sidang paripurna Dewan, Senin (1/10). Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) misalnya, dalam pemandangan umum yang dibacakan Dorkas Day Duka mengungkapkan apresiasi yang tulus atas usaha dan kerja keras Pemerintah sehingga hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT atas laporan keuangan Pemkab Sumba Timur tahun anggaran 2011 telah diperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). "Fraksi PDK berharap agar kinerja Pemerintah ditingkatkan sehingga memperoleh opini wajar tanpa pengeculian (WTP).

Kami juga berharap agar sidang-sidang DPRD kedepan tidak lagi mengalami keterlambatan,"harap Dorkas. Dikatakan, perencanaan pendapatan daerah telah seirama dengan pelaksanaan pemungutan serta telah memenuhi kepatutan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara khusus p eraturan Daerah (Perda) kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2011 yang telah diaplikasikan secara wajar walaupun sempat terjadi defisit sehingga terjadi penundaan pelaksanaan program kegiatan beberapa SKPD.

"Tapi itu tidak menyurutkan semangat Pemkab Sumba Timur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kami juga mengharapkan agar tiga Ranperda yang sudah diperdakan masing-masing, Perda Tentang Izin Kepemilikan Ternak, Perda Tentang Pengelolaan Cendana, dan Perda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa segera disosialisasikan oleh Pemerintah secara luas pada masyarakat.

Fraksi PDK juga berharap agar persentasi belanja langsung secara bertahap diupayakan agar lebih tinggi dari belanja tidak langsung," ingatnya. Fraksi Partai Golkar (FPG) melalui juru bicara Fraksi Ayub Tay Paranda menegaskan, permasalahan besar yang masih perlu dibenahi saat ini adalah selalu berulangnya keterlambatan waktu dalam menerapkan siklus anggaran.

Keterlambatan itu terangnya, selalu dimulai dari penyampaian pertanggungjawaban APBD dan LKPj akhir tahun anggaran Bupati Sumba Timur yang berimbas pada bergesernya jadwal pembahasan perubahan anggaran dan seterusnya sehingga terkesan terburu-buru dalam pembahasan anggaran dengan waktu sidang yang dipangkas dari jadwal semula.

"Kondisi ini seakan-akan kita sudah berada pada kondisi yang kritis sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang semestinya dapat dibiayai melalui perubahan anggaran tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang sudah tidak relevan lagi.

Kami melihat bahwa keterbatasan ini lebih banyak disebabkan oleh ketidakdisiplinan dari SKPD menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Bupati yang selalu berulang setiap tahun dan mungkin masih menggunakan logika logika masa lalu," paparnya.

Sementara Fraksi Partai Demokrat dalam pendapat akhir Fraksinya meminta rencana pembangunan tulisan Sandlewood di sepanjang pegunungan Haharu segera direalisasikan oleh Pemerintah.

"Namun perlu juga diperhatikan agar simbol kuda putih dalam pembangunan tulisan tersebut tetap menjadi perhatian khusus Pemerintah. Hal ini perlu dilakukan agar Sumba Timur yang sudah semakin dikenal luas lewat kunjungan Presiden RI bersama ibu negara Ani Susilo Bambang Yudhoyono tidak kehilangan momentum.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan tulisan fenomenal tersebut harus diimbangi dengan sebuah kebijakan agar wilayah-wilayah disepanjang pesisir pantai Kanatang dan Haharu harus ditertibkan agar investor yang membangun kawasan perhotelan disepanjang pantai perlu diberikan kebijakan yang sifatnya spesifik agar kemajuan pariwisata Sumba Timur dapat menarik minat para wisatawan berkunjung ke daerah ini," pinta ketua dan juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumba Timur, Yosua Katanga Maujawa.

Disaksikan Timor Express, sidang paripurna yang dihadiri Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora, seluruh pimpinan dan anggota DPRD, Wabup Matius Kitu, Asisten Tata Praja dan Plt Sekda Bertholomeus Nggama Landumeha, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Gerald Haling Palakahelu, para pimpinan SKPD dan Unit Kerja, itu, berakhir dengan penandatangan Bupati dan pimpinan DPRD Sumba Timur terkait diterimanya LKPj Bupati Sumba Timur oleh Fraksi-Fraksi DPRD. (jun/boy)

sumber : timor express

0 Proyek Air Bersih di Sumba Timur Mubazir

Laporan Wartawan Pos Kupang, John Taena

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU -- Proyek pembangunan sarana air bersih di Desa Kombapari, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba Timur, mubazir. Pasalnya, sejak tahun 2006 hingga saat ini tidak ada perawatan dan tidak berfungsi sama sekali. Selain itu, pihak pemerintah kabupaten (pemkab) setempat tidak mengindahkan keluhan dari warga yang melaporan kerusakan tersebut.

Kepada Pos Kupang, di kediamannya, Rabu (10/10/2012), Kepala Desa (kades) Kombapari, Kananding Hamakonda (42), mengatakan, proyek pembangunan sarana air bersih di lokasi tersebut dikerjakan pada tahun 2006. Usai dikerjakan, katanya, proyek sarana air bersih tersebut hanya dua kali digunakan oleh warga. "Setelah itu rusak dan sampai sekarang tidak bermanfaat lagi," katanya.

Sambungan as dinamo, lanjutnya, mengalami kerusakan dan patah. Akibatnya, mesin pemompa air dari sumber mata air untuk dialirkan menuju reservoir tidak bisa dioperasikan. Selain itu,  katanya, pihak aparatur pemerintah desa setempat juga telah menyampaikan kerusakan tersebut ke pemkab melalui isntansi terkait. Namun hingga saat, keluhan warga tersebut tidak di respon oleh pihak pemerintah. "Lapor ke dinas PU untuk perbaiki itu sudah berulang kali tapi tidak ada tanggapan," jelasnya.

Setiap tahun itu ketika memasuki musim kemarau yakni bulan Juni, jelasnya, kurang lebih 745 jiwa yang dari sekitar 169 kepala keluarga (KK) di desa itu selalu mengalami kekurangan air bersih. Kebutuhan air bersih, biasanya dipenuhi dengan menimba air di sumber mata air yang berjarak sekitar 10 kilometer dari pemukiman penduduk. "Sumber mata air itu ada di kali. Kalau mau dibilang proyek sarana air bersih itu mubazir karena tidak ada manfaat selama sekian tahun ini," jelasnya.

Tidak adanya respon baik dari pemkab dalam memperhatikan kebutuhan air bersih tersebut, lanjutnya, menyebabkan warga setempat menjadi kesal. Alasanya, hampir setiap tahun warga mengeluh dan memimnta pemerintah agar segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan pada sambungan as dynamo star yang patah tersebut.

"Air bersih itu sudah menjadi persoalan klasik. Kalau proyek air bersih itu memang mubazir karena tidak pernah dinikamti sama sekali manfaatnya oleh masyarakat. Seharusnya kebutuhan masyarakat yang setiap tahun mengeluh itu diperhatikan," ujar salah satu anggota DPRD Sumba Timur yang berasal dari daerah pemelihan (Dapil) setempat, Anton Djuka.

Dia menilai, proyek pembangunan sarana air bersih di lokasi tersebut oleh pihak pemerintah mubazir. Alasanya, sejak dibangun hingga saat ini manfaat dari proyek tersebut tidak dinikmati manfaatnya. Selain itu, keluhan warga akan masalah kekurangan air bersih sebagai sasaran dari proyek tersebut tidak diatasi. "Pemerintah seharusnya memiliki perencanaan yang matang sebelum melakukan pembangunan. Proyek air bersih di Kombapari itu kan hanya buang - buang uang," ketusnya.

Editor : sipri_seko
sumber : pos kupang

Selasa, 09 Oktober 2012

0 Hegemoni otonomi daerah di kabupaten Sumba Timur

Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dari pengertian di atas, ada dua hal yang menjadi poin penting yaitu : berdasarkan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang undangan, dari dua hal ini mari kita mencoba menelisik yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur.
bagaimana dengan aspirasi masyarakat
Yang terjadi slama ini laju gerak pembangunan berkaitan dengan aspirasi masyrakat memiliki dua arah,kecendrungan :
yang pertama masyrakat di daerah sumba timur hanya di jadikan sebagai objek untuk Pemda dan tidak pernah turut andil dalam merumuskan maslah yang terjadi serta dalam penyusunan sebuah kebijakan, keadaan ini akhirnya di perburuk dengan eksekutor programming yang jauh dari layak sehingga seringkali sasaran program tidak sesuai dengan target. Arahnya tidak jelas dan eksekutor yang buruk hanya menimbulkan program sia-sia, dan terbuangnya anggaran yang seharus di mamfaatkan secara keseluruhan untuk kepentingan masyarakat.
Yang kedua masih terkait dengan permaslahan di atas, yaitu masyrakat hanya di jadikan sebagai individu penerima, bukan sebagai pelaku ataupu pelaksana sehingga seringkali yang terjadi di lapangan, masyrakat tidak paham dengan kebijakan yang di laksanankan.
Mengenai peraturan perundang-undangan (Perda)

Sejatinya  Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota).
Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
Bila kita melihat beberapa tahun belakangan ini setelah di lancarkannya otonomi daerah, kita bisa melihat mengukur, seberapa banyak peraturan daerah yang di telurkan hasil kolaborasi DPRD dan Pemda Sumba Timur, dan seberapa banyak peraturan daerah yang telah dikenal di masyarakat?. Dari hasil yang minim ini jelas ada hal yang sangat penting di dalam otonomi daerah yang mampu di maksimalkan oleh para pemimpi di kabupaten Sumba Timur, dan ini berimbas pada kesejahtraan masyrakat sumba timur, jadi wajar saja kita melihat atau mendengar permasalahan yang berlarut larut di daerah ini, yang dimana peraturan daerah sebenarnya memiliki peran penting untuk mengatasi permaslahan ini.
Dari kedua hal ini rasa-rasanya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Kepala Daerah selaku pemimpin di kabupaten ini dan DPRD selaku wakil rakyat yang duduk di rumah rakyat. Mungkin untuk sekarang masyrakat masih diam dengan keadaan ini, namun bukan berarti, masyrakat”senang”, bisa saja dalam satu titik dimana terjadi anti klimaks, masyrakat akan menuntut dengan hokum yang berlaku di masyrakat.

0 Selamat Datang di Sumba yang Ajeb-ajeb



Dua tahun lalu, tepatnya bulan Desember 2009 saya mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu anggota tim survey salah satu pusat studi di kampus saya. Survey ini fokus pada fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah tengah Indonesia. Wilayah jajahan kami adalah Sumba Timur, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Saya memang punya ekspektasi yang besar untuk perjalanan ini. Terlepas dari antusiasme untuk hengkangnya saya pertama kali dari Pulau Jawa. Yang ada dibayangan adalah alam perawan yang sengaja sudah saya lihat di internet beberapa hari sebelum berangkat.

Perjalanan dimulai dari Jogja-Surabaya-Kupang-Waingapu (Ibukota Kabupaten Sumba Timur). Ketika sampai di Bandar Udara Mau Hau, Waingapu, yang terlihat adalah landasan yang mungkin untuk perhitungan kasar saya, maksimal hanya 2 pesawat yang bisa parkir di situ. Bangunan bandaranya? tak lebih besar dari kantor kelurahan desa saya. Jangan harap anda akan menemukan rel bagasi. Kami setim harus berebut tas ransel kami yang dilempar-lempar begitu saja oleh para petugas bandara dari sebuah lubang yang terhubung dengan bagian luar gedung. Jadi jangan lengah, atau bersiaplah jadi sasaran mendaratnya tas dan koper-koper penumpang lainnya.

0 Politik “PECI”

Mendengar kata “peci” kita bisa mengartikan dua hal, yang pertama peci yang sering disebut juga kopiah dan peci yang di singkat dari kata penaraci, sejenis miras (miras) lokal di pulau sumba. Tapi untuk saat ini kita bukan membahas peci sebagai kopiah tapi lebih kearah peran “peci” (miras) sebagai alat propaganda yang efektif di kehidupan bermasyarakat Sumba.
Peci yang di racik dari campuran gula sabu dan akar akaran telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Sumba, khususnya Sumba Timur sebagai wilayah penyuplai terbesar jenis minuman keras ini, hampir di beberapa wilayah di kota Waingapu gampang sekala kita menemukan kios kios kecil yang menjual peci, walaupun sudah seringkali di grebek ataupun ditangkap penjualnya tapi peredaran “peci” tetap saja marak dan mudah didapatkan.

Kegandrungan sebagian masyarakat sumba menikmati “peci” ternyata dilihat sebagai peluang bagi sekelompok oknum untuk menjadikan peci sebagai alat propaganda yang efektif khususnya dalam pemilu , pada pilkada legislatif beberapa waktu lalu “peci” tetap mengambil perannya yang cukup penting dimana beberapa calon legislatif menjadikannya senjata. Contohnya ketika di salah satu wilayah di pinggiran waingapu (maaf tak bisa disebut nama wilayah) salah seorang calon legislatif dari daerah tersebut tidak memiliki basis pemilih yang kuat, maka metode yng dipakai adalah menarik salah satu pemuda dari daerah tersebut dan memberikan modal untuk mengajak sebagian pemuda ataupun segelintir orang tua untuk menikmati “peci”, sambil menikmati “peci” para pemuda yang lainnya di doktrin untuk memilih salah satu calon dalam pemilihan legislatif. Dan sudah bisa di pastikan keuntungan di dapatkan oleh si calon anggota dewan tersebut. Pada hari pemilihan pemilih “si calon” melonjak dengan drastis.

 

Sumba timur bercerita Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates