0 Minta Realisasikan Tulisan Sandlewood

WAINGAPU, TIMEX - Seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Sumba Timur akhirnya menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 dan LKPj akhir tahun anggaran 2011 Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora. Hal itu tertuang dalam pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sumba Timur pada sidang paripurna Dewan, Senin (1/10). Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) misalnya, dalam pemandangan umum yang dibacakan Dorkas Day Duka mengungkapkan apresiasi yang tulus atas usaha dan kerja keras Pemerintah sehingga hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT atas laporan keuangan Pemkab Sumba Timur tahun anggaran 2011 telah diperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). "Fraksi PDK berharap agar kinerja Pemerintah ditingkatkan sehingga memperoleh opini wajar tanpa pengeculian (WTP). Kami juga berharap agar sidang-sidang DPRD kedepan tidak lagi mengalami keterlambatan,"harap Dorkas. Dikatakan, perencanaan pendapatan daerah telah seirama dengan pelaksanaan pemungutan serta telah memenuhi kepatutan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara khusus p eraturan Daerah (Perda) kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2011 yang telah diaplikasikan secara wajar walaupun sempat terjadi defisit sehingga terjadi penundaan pelaksanaan program kegiatan beberapa SKPD. "Tapi itu tidak menyurutkan semangat Pemkab Sumba Timur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kami juga mengharapkan agar tiga Ranperda yang sudah diperdakan masing-masing, Perda Tentang Izin Kepemilikan Ternak, Perda Tentang Pengelolaan Cendana, dan Perda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa segera disosialisasikan oleh Pemerintah secara luas pada masyarakat. Fraksi PDK juga berharap agar persentasi belanja langsung secara bertahap diupayakan agar lebih tinggi dari belanja tidak langsung," ingatnya. Fraksi Partai Golkar (FPG) melalui juru bicara Fraksi Ayub Tay Paranda menegaskan, permasalahan besar yang masih perlu dibenahi saat ini adalah selalu berulangnya keterlambatan waktu dalam menerapkan siklus anggaran. Keterlambatan itu terangnya, selalu dimulai dari penyampaian pertanggungjawaban APBD dan LKPj akhir tahun anggaran Bupati Sumba Timur yang berimbas pada bergesernya jadwal pembahasan perubahan anggaran dan seterusnya sehingga terkesan terburu-buru dalam pembahasan anggaran dengan waktu sidang yang dipangkas dari jadwal semula. "Kondisi ini seakan-akan kita sudah berada pada kondisi yang kritis sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang semestinya dapat dibiayai melalui perubahan anggaran tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang sudah tidak relevan lagi. Kami melihat bahwa keterbatasan ini lebih banyak disebabkan oleh ketidakdisiplinan dari SKPD menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Bupati yang selalu berulang setiap tahun dan mungkin masih menggunakan logika logika masa lalu," paparnya. Sementara Fraksi Partai Demokrat dalam pendapat akhir Fraksinya meminta rencana pembangunan tulisan Sandlewood di sepanjang pegunungan Haharu segera direalisasikan oleh Pemerintah. "Namun perlu juga diperhatikan agar simbol kuda putih dalam pembangunan tulisan tersebut tetap menjadi perhatian khusus Pemerintah. Hal ini perlu dilakukan agar Sumba Timur yang sudah semakin dikenal luas lewat kunjungan Presiden RI bersama ibu negara Ani Susilo Bambang Yudhoyono tidak kehilangan momentum. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan tulisan fenomenal tersebut harus diimbangi dengan sebuah kebijakan agar wilayah-wilayah disepanjang pesisir pantai Kanatang dan Haharu harus ditertibkan agar investor yang membangun kawasan perhotelan disepanjang pantai perlu diberikan kebijakan yang sifatnya spesifik agar kemajuan pariwisata Sumba Timur dapat menarik minat para wisatawan berkunjung ke daerah ini," pinta ketua dan juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumba Timur, Yosua Katanga Maujawa. Disaksikan Timor Express, sidang paripurna yang dihadiri Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora, seluruh pimpinan dan anggota DPRD, Wabup Matius Kitu, Asisten Tata Praja dan Plt Sekda Bertholomeus Nggama Landumeha, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Gerald Haling Palakahelu, para pimpinan SKPD dan Unit Kerja, itu, berakhir dengan penandatangan Bupati dan pimpinan DPRD Sumba Timur terkait diterimanya LKPj Bupati Sumba Timur oleh Fraksi-Fraksi DPRD. (jun/boy) sumber : timor express